Raski Mokodompit Apresiasi Komitmen Gubernur Yulius Selvanus Prioritaskan Gaji ASN di APBD Sulut
- Anggota DPRD Sulut Raski Mokodompit mengapresiasi komitmen Gubernur Yulius Selvanus dalam memprioritaskan alokasi gaji ASN pada APBD 2027.
- Kebijakan ini disampaikan Gubernur Sulut dalam Rapat Paripurna DPRD terkait pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
- Pemprov Sulut menerapkan prinsip Money Follow Program Priority untuk memastikan keefektifan anggaran di tengah tantangan fiskal.
Komitmen Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus untuk memprioritaskan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyusunan APBD 2027 menuai respons positif. Langkah strategis ini mendapat apresiasi langsung dari Anggota DPRD Provinsi Sulut, Raski Mokodompit. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan para pegawai.
Raski Mokodompit menilai keputusan ini sangat tepat mengingat ASN merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Di tengah tantangan fiskal yang cukup berat yang membayangi pemerintah daerah saat ini, menempatkan belanja pegawai sebagai skala prioritas utama adalah langkah pengamanan yang bijak. Hal ini penting dilakukan agar stabilitas roda pemerintahan di Sulawesi Utara dapat terus berjalan dengan optimal tanpa gangguan.
"Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, kebijakan menjadikan belanja pegawai sebagai prioritas merupakan keputusan yang tepat agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal," ujar Raski Mokodompit yang juga merupakan personel Komisi I DPRD Sulut saat dimintai tanggapan.
Politisi yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR) tersebut juga menyatakan harapannya agar komitmen ini dijalankan dengan konsisten. Pihak legislatif berkomitmen penuh untuk melakukan pengawasan ketat agar hak-hak normatif ASN terpenuhi dengan baik. Kendati demikian, pemenuhan hak ini diharapkan tidak sampai mengorbankan jalannya program pembangunan infrastruktur dan sektor prioritas lainnya di bumi Nyiur Melambai.
Apresiasi dari pihak parlemen ini mencuat setelah Gubernur Yulius Selvanus memaparkan garis besar Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut. Di hadapan para legislator, Gubernur menegaskan bahwa struktur anggaran kali ini didesain secara cermat guna menjawab berbagai kebutuhan mendasar daerah.
Dalam pemaparannya, Gubernur Yulius Selvanus menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulut menerapkan paradigma baru yaitu Money Follow Program Priority serta pendekatan Tematik-Holistik-Integratif-Spasial (THIS). Strategi penganggaran ini diterapkan guna menjamin setiap rupiah yang dialokasikan dari APBD memiliki dampak serta manfaat nyata yang dapat diukur langsung oleh masyarakat luas.
"Meskipun menghadapi berbagai tantangan fiskal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut tetap berkomitmen memprioritaskan alokasi anggaran pada belanja pegawai dan operasional," ungkap Yulius. Pemprov Sulut sendiri memastikan anggaran disiapkan penuh untuk membayar gaji ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).