Hotel Kontra Airbnb, Aturan Baru Wisata Kolombia Memicu Polemik Panas

Persaingan antara industri hotel konvensional dan platform penyewaan hunian digital seperti Airbnb di Kolombia kini memasuki babak baru yang kian memanas. Pemerintah setempat tengah menggodok draf keputusan baru yang berpotensi membatasi pergerakan bisnis penyewaan rumah bagi wisatawan. Langkah ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai asosiasi penyedia akomodasi independen yang merasa kelangsungan bisnis mereka terancam.

Presiden Asosiasi Perumahan Wisata (Asohost), Juan Camilo Vargas, menegaskan bahwa regulasi tersebut memberikan beban yang sangat berlebihan bagi para penyedia jasa akomodasi berskala kecil. Menurutnya, sebagian besar orang yang menyewakan properti mereka melalui platform digital merupakan individu yang hanya memanfaatkan sebagian atau seluruh hunian pribadi mereka. "Proyek dekrit ini pada dasarnya menuntut persyaratan yang membuat aktivitas kami menjadi tidak layak secara ekonomi, serta memaksa kami menyandang status sebagai tempat usaha komersial," ujar Vargas.

Di bawah aturan baru tersebut, setiap pemilik apartemen atau rumah yang ingin menyewakan propertinya harus melengkapi berbagai dokumen legalitas formal. Syarat yang dinilai tidak masuk akal untuk skala hunian biasa tersebut meliputi sertifikat sanitasi dari dinas kesehatan, sertifikat keselamatan dari pemadam kebakaran, hingga izin penggunaan lahan komersial. Ketentuan ini dinilai sangat memberatkan konsumen serta merusak struktur industri pariwisata yang sedang berkembang.

Kritik tajam juga datang dari perwakilan parlemen terpilih, Mauricio Toro, yang secara terbuka menuding kebijakan baru ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap korporasi besar. Melalui akun media sosialnya, Toro menyebut langkah kementerian terkait sebagai keputusan yang tidak adil bagi masyarakat kecil. "Ini adalah hadiah perpisahan yang manis bagi hotel-hotel besar dari Kementerian Perdagangan," tulis Toro menanggapi draf aturan yang dinilai mencekik para pelaku usaha mikro.

Selain urusan perizinan fisik, draf aturan tersebut mewajibkan adanya integrasi sistem teknologi informasi antara platform digital dengan basis data lembaga pemerintah. Vargas mengkhawatirkan kewajiban interoperabilitas ini karena membutuhkan biaya pengembangan teknologi yang sangat tinggi. Kendala ini diperkirakan tidak hanya memukul platform global, tetapi juga akan mematikan inovasi dari para penyedia aplikasi lokal dan pelaku startup pariwisata dalam negeri.