Dunia Usaha Chile Girang Hukum Rekonstruksi Disahkan, Pasar Keuangan Malah Waswas Ada Risiko Ini
- Asosiasi pengusaha Chile menyambut positif kelanjutan pengesahan sebagian besar RUU Rekonstruksi Nasional dan Pembangunan Ekonomi.
- Para pelaku usaha meminta pemerintah melengkapi regulasi ini dengan reformasi di bidang lingkungan, ketenagakerjaan, hingga pasar modal.
- Gremio bisnis menyuarakan keprihatinan atas klausul bunga majemuk dan hak untuk dilupakan secara finansial yang berpotensi memperketat akses kredit.
Pengesahan sebagian besar Rancangan Undang-Undang Rekonstruksi Nasional serta Pembangunan Ekonomi dan Sosial disambut hangat oleh berbagai asosiasi pengusaha di Chile. Kebijakan strategis ini dinilai menjadi angin segar bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional yang sempat terhambat. Walau demikian, para pelaku usaha memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pasal-pasal tertentu yang dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian baru.
Konfederasi Produksi dan Perdagangan (CPC), yang merupakan asosiasi bisnis terbesar di Chile, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi seluruh rakyat. Perwakilan CPC menyatakan bahwa langkah legislatif ini menjadi pijakan penting untuk mengembalikan dinamika perekonomian serta memicu pertumbuhan nasional secara berkelanjutan. Kendati begitu, proses hukum yang masih tersisa di parlemen diharapkan bisa segera dituntaskan tanpa menunda momentum pertumbuhan.
"Ini adalah berita yang sangat baik bagi Chile dan merupakan langkah maju yang signifikan untuk memulihkan dinamika ekonomi serta kembali tumbuh," ungkap perwakilan resmi dari CPC. Pihaknya juga mendesak pemerintah agar melengkapi regulasi ini dengan reformasi lanjutan di sektor lingkungan, ketenagakerjaan, pasar modal, hingga modernisasi tata kelola negara demi memperkuat kepastian hukum bagi para investor.
Di sisi lain, CPC menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait potensi dampak negatif dari beberapa aturan teknis, khususnya regulasi mengenai bunga majemuk (anatocismo) dan hak untuk dilupakan secara finansial (right to be forgotten). Kebijakan tersebut dinilai berisiko mengganggu stabilitas sistem keuangan serta menyulitkan masyarakat dalam mengakses kredit perbankan. "Kami berharap pemerintah menggunakan kewenangannya untuk meninjau kembali ketentuan ini agar tidak merusak insentif menabung dan penyaluran kredit," tambah pernyataan tersebut.
Sektor konstruksi turut menyuarakan nada optimistis atas disahkannya paket kebijakan ekonomi ini. Presiden Kamar Konstruksi Chile (CChC), Alfredo Echavarria, menyambut positif berbagai insentif di sektor properti seperti pembebasan PPN sementara untuk pembelian rumah dan fasilitas perpajakan DFL2. Namun, ia mengingatkan bahwa proses peninjauan di Komisi Gabungan dan Mahkamah Konstitusi berpotensi memperlambat implementasi lapangan. "Jika segera diterapkan, aturan ini akan membantu lebih banyak keluarga memiliki hunian sekaligus memicu investasi baru dan menyerap tenaga kerja," ujar Alfredo.