Abaikan Kritik, Pemerintah Petro Nekat Ajukan RUU Pajak Jelang Lengser

Pemerintah Kolombia yang dipimpin Presiden Gustavo Petro memicu kontroversi publik usai mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) reformasi perpajakan hanya 18 hari sebelum resmi mengakhiri masa jabatannya. Langkah nekat ini menjadi upaya kelima dari Kementerian Keuangan Kolombia untuk menambal defisit anggaran negara. Melalui RUU tersebut, pemerintah menargetkan penerimaan pajak tambahan sebesar 22 triliun peso pada tahun 2027 mendatang.

Sejumlah poin krusial dalam usulan pajak baru tersebut mencakup pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 19% untuk mobil hibrida, konser musik, hingga acara olahraga. Selain itu, RUU ini juga menaikkan tarif pajak kekayaan bagi individu berkekayaan bersih di atas 2,094 miliar peso, mengenakan biaya tambahan bagi sektor perbankan, menaikkan cukai produk rokok, rokok elektrik, dan minuman beralkohol, serta menghapus pembebasan PPN bagi beberapa jasa pariwisata luar negeri.

Kritik tajam bermunculan karena kebijakan sebesar ini diajukan pada momen perpisahan kabinet yang dinilai tidak ideal untuk membahas aturan strategis jangka panjang. Menanggapi gelombang kritikan tersebut, Direktur Badan Pajak dan Bea Cukai Kolombia (DIAN) Carlos Emilio Betancourt menegaskan bahwa tindakan pemerintah sudah sesuai dengan prosedur penyesuaian fiskal negara. "Kewajiban pemerintah mana pun, bahkan saat akan keluar sekalipun, adalah mengajukan usulan ini dalam konteks penyesuaian fiskal," ujar Betancourt.

Betancourt juga menambahkan bahwa pemerintahan berikutnya secara tidak langsung dipastikan harus melancarkan reformasi perpajakan demi menjaga stabilitas keuangan negara. "Pemerintah yang akan datang mau tidak mau harus melakukan reformasi perpajakan. Perbedaannya mungkin hanya terletak pada siapa yang ingin diminta membayar dan pihak mana yang menjadi sasarannya," tutur Betancourt. Ia turut mengingatkan bahwa pemerintahan Petro menjadi yang pertama dalam sejarah Kolombia yang tidak berhasil meloloskan paket reformasi perpajakan secara utuh akibat pemotongan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mengenai kekhawatiran dampak kebijakan terhadap kelas menengah yang jumlahnya terus berkembang di Kolombia, pihak otoritas menegaskan pentingnya efisiensi alokasi anggaran negara. Penghentian atau pengurangan subsidi tertentu dianggap perlu dilakukan agar anggaran dapat disalurkan ke sektor yang lebih membutuhkan. "Semua sumber daya publik memiliki biaya peluang, Anda memilih untuk mensubsidi satu hal atau mensubsidi hal lainnya," tegas Betancourt menutup penjelasannya.