Nurul Arifin

Komisi II DPR RI mendorong sanksi tegas berupa diskualifikasi kepesertaan pemilu di tingkat daerah pemilihan (dapil) bagi partai politik yang mengabaikan kuota minimal 30 persen caleg perempuan. Selain pengetatan kuota, regulasi baru ini juga mengusulkan penguatan 'zipper system' yang mewajibkan penempatan minimal satu caleg perempuan di antara dua nomor urut teratas. Indikator Politik Indonesia menilai KPU sebenarnya sudah bisa bertindak tegas berpatokan pada putusan MK tanpa harus menunggu proses revisi UU Pemilu rampung.