Kemensos Salurkan Bantuan ATENSI Senilai Rp 485 Juta untuk Warga Rentan di Sumbawa

Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Sosial memfasilitasi penyaluran bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada lebih dari 100 penerima manfaat. Program kemanusiaan ini disebarkan ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa guna memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan. Melalui langkah konkret ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Penyaluran bantuan tersebut dijalankan dengan pendekatan yang sangat ketat melalui metode pemadanan data berbasis nama dan alamat (by name by address). Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Nur Isna Sitoresmi, menegaskan bahwa penyesuaian jenis bantuan dilakukan agar program berjalan tepat sasaran. "Setiap bantuan yang disalurkan telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal," ujar Nur Isna pada Kamis, 16 Juli 2026.

Sebagai informasi, program ATENSI merupakan layanan rehabilitasi sosial yang dirancang khusus untuk menyasar penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), serta kelompok masyarakat rentan lainnya. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan pokok jangka pendek bagi para penerima manfaat tersebut. Lebih dari itu, program bantuan ini juga dirancang untuk menstimulus kemandirian ekonomi masyarakat penerima agar bisa keluar dari jerat kemiskinan.

Adapun jenis bantuan fisik yang disalurkan meliputi bantuan modal usaha, alat bantu aksesibilitas, paket nutrisi anak disabilitas, hingga sarana usaha produktif. Penerima manfaat mendapatkan modal kerja berupa peralatan bengkel, mesin jahit, hingga perlengkapan warung sembako siap pakai. Penyaluran bantuan yang diinisiasi lewat Sentra Paramitra ini mencakup nilai total mencapai Rp 485.187.680 dan tersebar di wilayah Labuhan Badas, Alas, Moyo Hulu, Moyo Hilir, Empang, hingga Tarano.

Sebelum bantuan diserahkan, seluruh data calon penerima telah melewati proses verifikasi dan validasi ketat yang melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Nur Isna menambahkan bahwa pemutakhiran data secara berkala terus dilakukan melalui sistem terintegrasi demi menjaga keadilan penyaluran. Jika dalam proses pemadanan data ditemukan adanya penerima yang ekonominya sudah meningkat, kepesertaan mereka akan langsung dihentikan secara berkala.